BabeBogor.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyoroti pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) meminimalisir potensi konflik dalam menangani polemik lalu lintas (Lalin) angkutan tambang di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
“Harus mengambil pendekatan hati-hati, mengingat berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang harus diakomodir,” ujar Rudy Susmanto kepada wartawan, Senin (08 Januari 2024).
Dalam menyelesaikan permasalahan ini, lanjutnya, cara-cara persuasif harus dikedepankan. Kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan perlu diajak bicara, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus tersosialisasikan dengan baik.
Menurutnya, dalam insiden keributan antara petugas Dishub Kabupaten Bogor dan sopir truk, pihaknya menyadari bahwa solusi harus lebih dari sekadar penertiban.
“Cara persuasif harus dikedepankan, masyarakat yang memiliki kepentingan disana diajak bicara, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus disosialisasikan,” katanya.
Solusi dalam persoalan itu, kata Rudy, diantaranya, pembangunan kantung parkir harus dituntaskan. Tempat dan fasilitasnya harus layak dan disosialisasikan dengan baik agar para sopir mau menepi ke sana saat jam operasional diberlakukan.
“Dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Bogor untuk merampungkan pembangunan ini akan menjadi langkah konkret menuju solusi,” ungkapnya.
Pembangunan jalan baru untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parungpanjang-Bunar harus segera direalisasikan.
Adapun, pembangunan jalan ini yang dikhususkan untuk lalu lintas angkutan material tambang, memerlukan keterlibatan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“perlu diintensifkan komunikasi dengan Pemprov Jabar untuk merealisasikan pembangunan ini,” jelas politisi Gerindra itu.
Lebih lanjut ia memaparkan, harapan terbesar masyarakat adalah pembangunan jalan. Pembangunan ini bukan hanya sebuah kebutuhan praktis tetapi juga sudah menjadi janji politik pemerintah provinsi.
“Masyarakat menunggu realisasi janji tersebut dengan harapan bahwa pembangunan ini dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada di Parungpanjang,” tegasnya.
Pria yang juga merupakan Waksekjen DPP Partai Gerindra ini menyampaikan, jika penanganan hanya berkutat pada pengaturan jam operasional, dirinya pun khawatir akan terjadi konflik sosial antara petugas dengan kelompok masyarakat, serta konflik antara kelompok sopir dengan kelompok masyarakat lainnya.
“Hal ini harus di antisipasi dengan serius guna mencegah ketegangan yang dapat merugikan semua pihak,” pungkasnya.
