BOGOR, BABEBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor terus menggenjot penguatan budaya antikorupsi hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Hari ini, giliran Kecamatan Sukaraja menjadi sasaran Roadshow Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2026 yang digelar Inspektorat Kabupaten Bogor dengan menggandeng DPRD Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Kejaksaan, serta jajaran aparatur kecamatan dan desa, Selasa (8/9/26).
Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemkab Bogor untuk memperkuat integritas aparatur sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak dari lingkungan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bogor Edi Suwito Sutono Putro menegaskan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan maupun penindakan. Menurutnya, edukasi dan pencegahan harus berjalan beriringan.
“Inspektorat bukan kerjanya memeriksa saja. Polres dan Kejaksaan juga bukan hanya memeriksa. Kita bersama-sama memberikan edukasi untuk mengenali ruang-ruang yang berpotensi mengarah pada korupsi,” tegas Edi.
Ia menambahkan, sosialisasi antikorupsi merupakan bagian dari ikhtiar untuk terus mengingatkan dan me-refresh pemahaman aparatur.
Sebab, pengawasan terhadap pemerintah saat ini semakin terbuka seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.
“Yang mengawasi bukan hanya lembaga yang berwenang. Masyarakat juga mengawasi melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan layanan pengaduan. Karena itu, aparatur harus memahami aturan dan memiliki integritas dalam setiap menjalankan tugas,” ujarnya.
Edi juga menekankan posisi strategis kecamatan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat. Karena itu, budaya antikorupsi harus dibangun secara berjenjang hingga ke tingkat desa.
Ia berharap keberadaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dapat semakin diperluas sebagai penggerak edukasi dan pengingat nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan, termasuk hingga perangkat desa.
Kolaborasi lintas lembaga menjadi kekuatan utama dalam roadshow ini. Unsur DPRD Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Kejaksaan, Inspektorat, aparatur kecamatan hingga pemerintah desa duduk bersama untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi.
“Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan sendirian. Dibutuhkan sinergi antara legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, pengawas internal pemerintah, penyuluh antikorupsi, pemerintah desa dan masyarakat,” kata Edi.
Sementara itu, Camat Sukaraja Rahmawati Aries mengatakan aparatur kecamatan dan desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Posisi tersebut menuntut integritas tinggi, terlebih dalam pengelolaan anggaran maupun pelayanan publik.
“Sosialisasi ini adalah wadah edukasi dan pencegahan agar kita semua dapat menjalankan tugas dengan tenang, aman dan terhindar dari potensi penyimpangan hukum. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja kita semakin kuat,” kata Rahmawati.
Ia mengajak seluruh peserta menjadikan sosialisasi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga integritas dan nama baik instansi.
Melalui roadshow yang menyasar wilayah kecamatan secara bertahap, Pemkab Bogor ingin memastikan semangat antikorupsi tidak berhenti di tingkat kabupaten. Mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan kerja, mulai dari hal kecil, dan mulai hari ini, menjadi semangat bersama untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Bogor yang semakin amanah, bersih dan berintegritas.
