Bogor, Babebogor.com – Atas arahan Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Proses Bisnis (Probis) Statistik Sektoral yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Lorin Hotel, Babakan Madang, Senin (27/7).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Rakor diikuti oleh para pengelola data sektoral dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat lagi didasarkan pada asumsi, melainkan harus bertumpu pada data yang mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Suatu kebijakan hanya dapat lahir dari data yang akurat. Apabila data yang menjadi dasar pengambilan keputusan tidak tepat, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas data menjadi pondasi utama dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga menghasilkan data sektoral yang beragam. Namun seluruh data tersebut harus terintegrasi dalam satu sistem sehingga dapat dimanfaatkan pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan yang efektif dan berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, Diskominfo Kabupaten Bogor sebagai Wali Data memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola data berjalan sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Namun keberhasilan implementasinya membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah untuk menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data.
“Data bukan milik satu perangkat daerah, tetapi merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bogor yang harus dimanfaatkan bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap para narasumber dapat membagikan pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan statistik sektoral sehingga proses bisnis statistik di Kabupaten Bogor semakin selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Selain itu, Kepala Diskominfo mendorong agar forum koordinasi pengelola data dilaksanakan secara lebih rutin mengingat sebagian besar data bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan. Melalui koordinasi yang berkesinambungan, kualitas, validitas, dan keterbaruan data dapat terus terjaga.
Diskominfo Kabupaten Bogor juga terus mengoptimalkan pemanfaatan portal Open Data sebagai sarana penyediaan data publik yang mudah diakses masyarakat. Kehadiran portal tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi informasi, memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh data yang memang dapat dipublikasikan.
