Bogor, Babebogor.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Tahun 2026 di Rizen Premiere Hotel, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan persandian serta pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Rakor diikuti jajaran perangkat daerah dan kecamatan, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan informasi dan komunikasi.
“Keberadaan jaring komunikasi sandi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya komunikasi pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya,” tuturnya.
Menurutnya, melalui rakor tersebut, Pemkab Bogor mendorong terbangunnya pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan jaring komunikasi sandi, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan seluruh kecamatan.
Peserta juga diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga keamanan informasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.
Hasil rakor diharapkan dapat ditindaklanjuti di masing-masing kecamatan sesuai tugas dan kewenangan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BSSN yang telah memberikan wawasan dan pemahaman mengenai persandian serta keamanan informasi. Kehadiran narasumber BSSN diharapkan dapat memperkaya pengetahuan aparatur dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, apresiasi disampaikan kepada Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bogor yang telah mempersiapkan kegiatan, serta seluruh peserta yang aktif mengikuti rangkaian rakor.
Rapat koordinasi ini diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah tindak lanjut yang nyata dalam memperkuat jaring komunikasi sandi dan meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dengan semakin kuatnya koordinasi dan kesadaran keamanan informasi, Pemkab Bogor berkomitmen membangun tata kelola komunikasi pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya demi mendukung pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik.
Ditempat yang sama, Sandiman Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Sri Boentaran menyampaikan materi mengenai Membangun Sistem Komunikasi Sandi yang Tangguh di Era Ancaman Siber”.
Materi tersebut menekankan pentingnya penguatan keamanan komunikasi pemerintahan seiring dengan semakin pesatnya transformasi digital.
Sri Boentaran menyoroti empat hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan digital, yakni pemerintah digital, tren keamanan siber, pentingnya pengamanan komunikasi, serta urgensi Pusat Komunikasi dan Hubungan Sandi (PKHS).
Menurutnya, transformasi menuju pemerintahan digital harus diiringi dengan sistem keamanan yang memadai.
Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi kedinasan harus dibarengi dengan upaya perlindungan terhadap informasi, sehingga komunikasi pemerintahan tetap aman dan dapat dipercaya.
“Komunikasi pemerintahan harus diamankan. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuka ruang terhadap berbagai ancaman keamanan informasi,” tegasnya.
Urgensi penguatan PKHS juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Keberadaan sistem komunikasi sandi yang kuat diharapkan mampu mendukung kelancaran pertukaran informasi kedinasan yang bersifat penting dan strategis.
Sekaligus memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber.
