Bogor, Babebogor.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dengan orientasi pada peningkatan profit serta dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor, di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Rabu (25/2).
Hadir secara virtual Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, para komisaris, direktur, dan pemegang saham, perwakilan Bank BJB Provinsi Jawa Barat, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam forum itu, Bupati Rudy menekankan pentingnya sinergi, evaluasi menyeluruh, serta penyamaan visi antara pemerintah daerah dan jajaran komisaris maupun direksi. Menurutnya, BUMD harus menjadi lokomotif pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
“Keuntungan pemerintah bukan hanya soal dividen, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat. BUMD harus untung dan harus berdampak,” tegas Rudy.
Rudy memastikan pengelolaan BUMD di bawah kepemimpinannya tidak akan diwarnai kepentingan politik. Ia menegaskan evaluasi jabatan komisaris dan direksi dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja.
Menurutnya, pejabat yang masa jabatannya telah habis tetap berpeluang diperpanjang apabila menunjukkan capaian positif. Sementara itu, jabatan yang kosong akan segera diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel).
“Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi bersama,” ujarnya.
Rudy menargetkan mulai 2026 tren profit seluruh BUMD harus meningkat signifikan. Ia menyebut tahun 2025 menjadi fondasi awal yang baik karena seluruh BUMD tercatat tidak mengalami kerugian.
Beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel serta optimalisasi potensi kegiatan pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal. Selain itu, sektor perbankan daerah juga didorong lebih agresif mengambil peluang, termasuk pembiayaan perumahan bagi ASN dan PPPK dengan skema yang terjangkau.
Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh. Rudy menegaskan langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan transparansi dan perbaikan sistem manajemen.
“Kita ingin melihat secara utuh. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” katanya.
Rudy berharap seluruh jajaran BUMD memiliki pola pikir yang sama dalam membangun perusahaan daerah. Ia mengajak semua pihak meninggalkan perbedaan dan fokus pada penguatan bisnis.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tidak perlu ganti semuanya kalau masih bisa dibenahi. Yang penting maju bersama,” tandasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis BUMD dapat tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
