Bogor, Babebogor.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Barat hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bersatu dan prosesnya dijalankan secara logis, terukur, serta berbasis kesiapan nyata, bukan sekadar wacana normatif.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor saat membuka Lokakarya dan Pelantikan Pengurus Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) di Gedung SBS Premier Venue, Rabu (17/12). Pada kesempatan tersebut, Bupati Bogor mengajak seluruh pihak melakukan refleksi dan evaluasi atas perjuangan pemekaran yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Hadir Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ketua LASKI Nusantara Jaya Kabupaten Bogor, para tokoh ulama dan tokoh agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Leuwiliang dan Kecamatan Cigudeg, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Bogor, Ketua KPPKBB beserta jajaran, Ketua ISN Visi Nusantara. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dari beberapa kecamatan wilayah Bogor Barat, para camat, para kepala desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan kepentingan pribadi dan kelompok, serta bersatu dalam satu suara demi masa depan Kabupaten Bogor Barat. Menurutnya, sejarah tidak akan mencatat siapa partainya, tetapi siapa yang bekerja dan siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat.
“Kalau kita benar-benar ingin Kabupaten Bogor Barat mekar, kuncinya hanya satu, yaitu kebersamaan. Jangan membawa warna partai atau golongan. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat Bogor Barat,” tegas Rudy.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melangkah lebih jauh dengan menyiapkan dasar-dasar konkret pemekaran. Salah satunya dengan mengajukan permohonan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat kepada PTPN pada Agustus 2025, yang pada prinsipnya telah disetujui pada November 2025.
“Calon ibu kota tetap direncanakan berada di Kecamatan Cigudeg, sesuai keputusan dan kajian para tokoh Bogor Barat sebelumnya,” jelas Rudy.
Selain kesiapan lahan, Rudy juga memaparkan komitmen besar pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur wilayah Barat. Dalam kurun waktu sepuluh bulan kepemimpinannya, ratusan miliar rupiah dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan, permukiman, dan fasilitas dasar di Bogor Barat, termasuk pembangunan akses jalan Malasari hingga perbatasan Sukabumi yang selama puluhan tahun belum tersentuh pembangunan.
“Kami tidak banyak bicara, kami bekerja dengan data dan fakta. Infrastruktur Bogor Barat kami siapkan sekarang, bukan tahun depan,” ujarnya.
Rudy menambahkan, pemekaran Kabupaten Bogor Barat saat ini telah memasuki tahapan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian administrasi dan land clearing pada 2026, dilanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintahan pada 2027, hingga beroperasinya pusat pelayanan publik dan fasilitas pemerintahan pada 2028.
“Kesiapan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjawab kebutuhan masyarakat Bogor Barat akan percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” kata Rudy.
Ketua KPP KBB, Yana Nurheryana menyampaikan, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Bupati Bogor atas komitmen dan kerja nyata dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Nanggung dan Malasari yang selama ini dinilai kurang tersentuh pembangunan.
“Selama bertahun-tahun wilayah Nanggung dan Malasari nyaris tidak tersentuh pembangunan. Hari ini kami melihat bukti nyata, bukan sekadar narasi,” ungkap Yana.
Menurutnya, kecintaan terhadap Kabupaten Bogor tidak semata ditentukan oleh asal-usul kelahiran, melainkan dibuktikan melalui kerja nyata. Dimulainya pembangunan di wilayah Nanggung dan Malasari pada tahun 2025 yang direncanakan rampung pada 2026 menjadi bukti konkret perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap wilayah barat.
“Masyarakat juga menaruh harapan besar agar aspirasi wilayah Bogor Barat terus diperjuangkan hingga ke tingkat pemerintah pusat. Kami berharap pembangunan yang telah dimulai dapat terus berlanjut dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yana.*
