Bogor, Babebogor.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto tegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan banjir dan penguatan penghijauan wilayah saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Selasa (13/1).
Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Musrenbang Kelurahan dilaksanakan secara serentak di 19 kelurahan di Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah tidak dapat hadir di seluruh lokasi secara bersamaan, namun tetap berupaya hadir langsung di beberapa kelurahan sebagai bentuk keseriusan dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Karena kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas, setiap kelurahan dan kecamatan diberikan pagu indikatif. Namun melalui Musrenbang Kelurahan ini, banyak aspirasi masyarakat yang dapat kita tindaklanjuti melalui program-program teknokratik di perangkat daerah,” ujar Rudy.
Pada Musrenbang Kelurahan Ciriung, sejumlah aspirasi strategis disampaikan masyarakat. Dari 15 RW yang ada, terdapat tiga RW yang masih membutuhkan penanganan banjir. Upaya yang direncanakan meliputi normalisasi saluran air serta usulan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan PSDA, dengan tetap dilakukan koordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Selain persoalan banjir, pengelolaan sampah juga menjadi isu prioritas di Kelurahan Ciriung. Rudy Susmanto menegaskan bahwa persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui perencanaan pembangunan tahun 2026 serta direncanakan berkelanjutan dalam APBD tahun 2027.
Menanggapi keberadaan bangunan di sempadan sungai, Rudy Susmanto menekankan bahwa pemerintah daerah mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialog dengan tokoh masyarakat. Menurutnya, penataan kawasan bantaran sungai harus dilakukan dengan mengutamakan perlindungan masyarakat dan menjaga kondusifitas sosial.
“Penanganan banjir, termasuk rencana normalisasi Sungai Peugeot, kita lakukan dengan pendekatan musyawarah bersama masyarakat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik dan didasari kesadaran bersama menjaga lingkungan,” ujar Rudy.
Untuk wilayah terdampak banjir, dua RW yakni RW 1 dan RW 2 di sekitar Jalan Mayor Oking, depan ITC Cibinong hingga kawasan Anggada, menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Normalisasi saluran air lingkungan serta penanganan penyumbatan di beberapa titik akan menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir.
Lebih lanjut, Rudy Susmanto juga menyoroti persoalan banjir secara lebih luas yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan. Kabupaten Bogor memiliki banyak setu yang sebelumnya berfungsi sebagai penampungan air dan irigasi pertanian, namun kini mengalami perubahan peruntukan.
“Kami tidak hanya fokus pada normalisasi setu dan sungai, tetapi juga pada kebijakan tata ruang dan penghijauan wilayah,” ungkapnya.
Rudy menjelaskan, mulai tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan minimal satu kecamatan memiliki satu hektare hutan kota. Di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah daerah juga menyiapkan aset dengan luas minimal 1.000 meter persegi untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau.
“Sejumlah program penghijauan telah berjalan, antara lain di ruas jalan tengah Bojonggede–Kemang, kawasan Citeureup seluas 48 hektar, wilayah selatan eks HGU Pancawati dan PTPN seluas 36 hektar, serta kawasan sekitar Stadion Pakansari,” jelas Rudy.
Terkait rencana Peraturan Daerah tentang Drainase, Rudy Susmanto berharap regulasi tersebut dapat memperkuat tata kelola saluran air agar tidak beralih fungsi dan tetap optimal dalam mendukung penanganan banjir. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus berperan aktif dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan.
“Penanganan banjir dan pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Bogor harus berubah menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih berkelanjutan,” pungkas Bupati Rudy Susmanto.
