Pj Bupati Bogor Sampaikan LKPD ke BPK Jabar: Optimis Bisa Raih WTP Lagi

- Pewarta

Senin, 25 Maret 2024 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BabeBogor.com – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun 2023 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di kantor perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (25/3). Turut mendampingi Pj. Bupati Bogor, Inspektur Kabupaten Bogor dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Asmawa Tosepu menjelaskan, agenda hari ini yakni penyerahan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2023 yang belum diaudit atau unaudited. Berikutnya laporan tersebut akan diperiksa oleh tim pemeriksa dari BPK RI perwakilan Jawa Barat.

“Rencananya besok tim pemeriksa dari BPK RI akan segera ke Kabupaten Bogor karena sudah ada surat perintahnya, kurang lebih selama 30 hari ke depan akan dilakukan pemeriksaan secara terinci atas LKPD Kabupaten Bogor tahun 2023,” jelas Asmawa.

Asmawa menambahkan, hasil pemeriksaan nanti akan menentukan opini kita seperti apa. Ia sangat berharap, dengan segala langkah-langkah yang sudah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa merebut kembali opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Sudarminto Eko Putra mengungkapkan, tujuan dibuatnya LKPD tersebut untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

“Tujuan pemeriksaan laporan keuangan diantaranya menilai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), juga efektivitas Satuan Pengawas Intern (SPI). Kemudian menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan hingga menilai kecukupan pengungkapan,” ungkap Sudarminto.

Ia menerangkan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah merupakan pemeriksaan mandatori oleh BPK sesuai dengan amanat UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan akan diterbitkan setelah pemeriksaan terinci selesai dilaksanakan.***

Baca Juga :  Asep Komarudin: Kabupaten Bogor Targerkan Juara Umum pada  Popwilda Jabar 2024

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Inginkan Pakansari Harus Jadi Episentrum Event Olahraga Nasional dan Internasional
Asmawa Tosepu Ajak Masyarakat Untuk Menjaga Keindahan Kawasan Puncak
RSUD Cibinong Luncurkan Tiga Inovasi, Yukie Meistisia: Untuk Wujudkan Layanan Kesehatan Paripurna
Masyarakat Kecamatan Cibinong Antusias Ikuti Lomba MTQ 2024 yang Dibuka Hari Ini
Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri AHY Tandatangani Nota Kesepahaman Untuk Tujuan Ini
Dua Mafia Tanah di Provinsi Ini Kena Gebuk Kementerian ATR/Kepala BPN RI, Ini Faktanya
Asnan AP: Pembangunan Gedung Gymnasium dan Kolam Aquatik Masuk Skala Prioritas Dispora
Melalui One Map Policy Summit 2024, Menteri ATR/Kepala BPN Sampaikan Laporan Kebijakan Satu Peta

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 15:39 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Inginkan Pakansari Harus Jadi Episentrum Event Olahraga Nasional dan Internasional

Sabtu, 20 Juli 2024 - 09:52 WIB

Asmawa Tosepu Ajak Masyarakat Untuk Menjaga Keindahan Kawasan Puncak

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:30 WIB

Masyarakat Kecamatan Cibinong Antusias Ikuti Lomba MTQ 2024 yang Dibuka Hari Ini

Rabu, 17 Juli 2024 - 19:30 WIB

Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri AHY Tandatangani Nota Kesepahaman Untuk Tujuan Ini

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:43 WIB

Dua Mafia Tanah di Provinsi Ini Kena Gebuk Kementerian ATR/Kepala BPN RI, Ini Faktanya

Senin, 15 Juli 2024 - 21:47 WIB

Asnan AP: Pembangunan Gedung Gymnasium dan Kolam Aquatik Masuk Skala Prioritas Dispora

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:50 WIB

Melalui One Map Policy Summit 2024, Menteri ATR/Kepala BPN Sampaikan Laporan Kebijakan Satu Peta

Kamis, 11 Juli 2024 - 16:44 WIB

Tanoto Foundation Kunjungi Kementerian ATR/BPN RI dengan Tujuan Ini

Berita Terbaru