Bogor, Babebogor.com – Pemerintah Kabupaten Bogor untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam rangka mendorong efisiensi energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan dengan baik dan tetap terkendali.
“Pada minggu ini kita melaksanakan Work From Home untuk pertama kalinya di hari Jumat. Dari data yang ada, sekitar 2.130 ASN atau kurang lebih 10 persen menjalankan WFH,” ujar Ajat.
Ia menambahkan, tidak semua perangkat daerah menerapkan WFH secara penuh. Beberapa unit tetap menjalankan Work From Office (WFO) 100 persen, terutama yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Ada dua kecamatan yang tidak menerapkan WFH, yaitu Kecamatan Tenjo dan Cigombong. Selain itu, layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, Damkar, dan Satpol PP tetap hadir penuh,” jelasnya.
Ajat juga menegaskan bahwa sebelum pelaksanaan, seluruh perangkat daerah telah diminta menyusun rencana kerja harian secara rinci guna memastikan produktivitas tetap terjaga.
“Setiap pegawai sudah menyampaikan rencana kerja dari pagi sampai sore. Saya memantau langsung, aktivitas pemerintahan tidak terhenti. Bahkan ketika dibutuhkan, ASN tetap siap hadir,” tegas Ajat.
Ia mengapresiasi pelaksanaan hari pertama yang dinilai sukses dan akan dilakukan evaluasi dalam satu bulan ke depan, terutama terkait efisiensi energi.
“Kita akan evaluasi dampaknya terhadap efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan energi lainnya. Harapannya ini menjadi kebiasaan baru serta menumbuhkan budaya hemat energi, tidak hanya di kantor tetapi juga di lingkungan keluarga ASN,” tambahnya.
Ajat memastikan, sesuai arahan Bupati Bogor, pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Walaupun WFH, layanan kepada masyarakat tetap 100 persen berjalan. Ketika diperlukan, ASN tetap hadir,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty menegaskan bahwa sektor layanan kesehatan tidak terdampak kebijakan WFH karena tetap beroperasi penuh.
“Dalam surat edaran sudah jelas, fasilitas pelayanan langsung seperti puskesmas dan rumah sakit tidak diberlakukan WFH. Pelayanan kepada pasien tetap berjalan normal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan WFH hanya diterapkan pada sebagian pegawai administratif di lingkungan Dinas Kesehatan dengan sistem bergiliran.
“Untuk internal dinas, kami menerapkan skema 50:50 secara bergantian. Namun pejabat struktural tetap bekerja di kantor. Kami juga memanfaatkan teknologi seperti zoom meeting dan tanda tangan elektronik agar administrasi tetap berjalan lancar,” jelasnya.
Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak terganggu.“Kami sudah cek langsung ke puskesmas, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. WFH ini tidak menghambat layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kemudian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mendukung efektivitas WFH.
“Kami mengoptimalkan penggunaan zoom meeting, tanda tangan elektronik (TTE), serta memastikan sejumlah personel tetap siaga WFO seperti petugas layanan 112, pengelola jaringan intranet, pusat data, dan tim peliputan,” ungkap Bambang.
Di tingkat kewilayahan, Camat Bojonggede, Teny Ramdani, menyambut baik kebijakan WFH yang dinilai efektif dan efisien.
“Kami merasakan langsung bahwa program ini berjalan efektif. ASN yang WFH tetap disiplin dan standby. Pelayanan kepada masyarakat juga tidak terganggu,” ujar Teny.
Ia memastikan bahwa sektor pelayanan tetap berjalan normal karena tidak termasuk dalam kebijakan WFH.
“Untuk pelayanan masyarakat, petugas tetap masuk. Masyarakat tetap bisa mengakses layanan di kecamatan maupun desa dengan baik,” jelasnya.
Teny juga menambahkan bahwa inovasi digital turut mendukung kelancaran administrasi.
“Proses administrasi bisa dilakukan secara digital, mulai dari verifikasi hingga penandatanganan. Jadi pelayanan tetap cepat dan tidak ada hambatan,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan perdana ini, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis kebijakan WFH dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi energi sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap prima.
