Bogor, Babebogor.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin rapat koordinasi membahas penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 serta pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, bersama jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Ruang Soekarno Hatta Pendopo Bupati Bogor, pada Kamis (16/10/25)
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penataan kelembagaan menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap perangkat daerah bekerja secara efisien, adaptif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor.
“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi upaya memperkuat fungsi dan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung visi Kabupaten Bogor,” ujar Bupati Rudy.
Selain itu, Bupati Bogor juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang menantang dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026. Ia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kebijakan baru dari pemerintah pusat yang berpotensi mengurangi kemampuan fiskal daerah.
Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain, Pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar 24,9% , Pemotongan Dana BPJS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026 serta Kewajiban pembayaran gaji P3K guru yang mulai tahun 2026 tidak lagi ditanggung BOS, melainkan wajib dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota.
“Ini kondisi serius yang perlu kita sikapi bersama,” tegasnya.
Rudy Susmanto menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap program prioritas tetap dapat terbiayai, meskipun terjadi penurunan kapasitas fiskal daerah.
“Kita harus perkuat data dan pastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati Bogor.
Dengan langkah penataan kelembagaan dan penyusunan ulang RAPBD yang cermat, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan daerah serta memastikan pelayanan publik tetap optimal bagi seluruh warga Kabupaten Bogor.*
