Bogor, Babebogor.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Komitmen tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Serta Optimalisasi Pemanfaatan Tanah serta Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah di Wilayah Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta para kepala daerah se-Jawa Barat, di Bandung, Selasa (4/8).
Bupati Rudy Susmanto mengatakan, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan yang bersih dan berintegritas menjadi pondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Korupsi adalah musuh bersama. Pencegahannya dimulai dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegas Rudy Susmanto.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mengoptimalkan implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai bagian dari langkah nyata dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.
Selain membahas penguatan pencegahan korupsi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti optimalisasi pemanfaatan tanah dan tata ruang sebagai instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Rudy, tata kelola aset dan ruang yang baik akan memberikan kepastian dalam pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen kita sama, menghadirkan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rudy.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dapat berjalan seiring dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Bogor.
