Bogor, Babebogor.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah resmi menghadirkan sebuah terobosan baru dalam sistem pembinaan aparatur melalui inovasi bertajuk “SERUAN PBJ” (Selasa Rutin Bulanan). Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Arie Fikriansyah menegaskan, inovasi tersebut diluncurkan atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto dalam rangka memperkuat tata kelola pengadaan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
SERUAN PBJ merupakan Inovasi berbasis digital dan hybrid meeting yang diluncurkan sebagai upaya nyata untuk mentransformasi pola pembinaan pengadaan konvensional menjadi sistem pembelajaran yang kolaboratif, fleksibel, dan berkelanjutan.
Perkembangan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang sangat dinamis termasuk dorongan digitalisasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) seperti E-Katalog dan e-purchasing menuntut seluruh instansi untuk adaptif.
Namun, selama ini proses penyampaian informasi kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai masih bersifat insidental dan belum merata. Hal tersebut kerap memicu perbedaan interpretasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan teknis, mulai dari penyusunan spesifikasi teknis hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Arie Fikriansyah mengungkapkan, menjawab tantangan tersebut, SERUAN PBJ hadir sebagai wadah berkala bagi para pelaku pengadaan untuk mendapatkan diseminasi informasi, koordinasi, sekaligus ruang konsultasi interaktif.
“Inovasi ini menjadi bentuk transformasi pembinaan PBJ dari pola konvensional dan terbatas menjadi sistem pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara luas oleh seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Arie menerangkan, secara teknis, inovasi ini mengintegrasikan berbagai platform digital modern untuk memotong batasan ruang dan waktu. Pelaksanaannya memanfaatkan Zoom Meeting untuk pertemuan hybrid serta YouTube Channel sebagai media publikasi dan dokumentasi siaran ulang.
Selain itu, UKPBJ juga menyediakan “Bank Materi Digital” melalui Google Drive guna mempermudah aparatur mengakses materi presentasi dan regulasi secara mandiri kapan saja. Berbeda dengan sosialisasi biasa, materi dalam forum bulanan ini akan dikurasi secara spesifik berdasarkan kebutuhan aktual dan permasalahan riil yang dihadapi oleh OPD di lapangan.
Untuk diketahui, dalam menjalankan inovasi tersebut, rencana kegiatan dan langkah kerja yang sistematis dilakukan agar pelaksanaan SERUAN PBJ berjalan terarah dan efektif, bagian pbj menerapkan manajemen kerja yang sistematis melalui tahapan yang terukur, meliputi.
Persiapan dan identifikasi dilakukan untuk menjaring pertanyaan dan isu strategis dari perangkat daerah, menyusun jadwal tahunan, menentukan tema spesifik (seperti hps, e-purchasing, konstruksi), serta berkoordinasi dengan narasumber ahli. Media disiapkan dengan membuka tautan ruang pertemuan digital, mengelola daftar hadir elektronik, dan menyiapkan infrastruktur hybrid.
Kegiatan interaktif bulanan diisi dengan pemaparan kebijakan terbaru oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok dan konsultasi langsung atas kendala yang dihadapi opd. Pasca kegiatan, mendistribusikan bahan tayang, mengunggah rekaman utuh ke youtube, serta memperbarui bank materi di google drive.
Berikutnya, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk meninjau tingkat partisipasi peserta, kualitas penyampaian materi, dan efektivitas teknis hybrid meeting sebagai landasan perbaikan untuk edisi bulan berikutnya.
“Melalui manajemen kerja yang sistematis mulai dari identifikasi masalah, penyiapan narasumber kompeten, hingga monitoring berkala program ini diharapkan membawa dampak besar bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor,” terangnya.
Menurut Arie, bagi perangkat daerah, inovasi ini mempermudah konsultasi dan mempercepat penerimaan informasi kebijakan. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor secara makro, SERUAN PBJ menjadi instrumen strategis untuk mendukung keberhasilan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Meminimalisasi risiko kesalahan administratif, serta mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pungkas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Arie Fikriansyah.
