Bogor, Babebogor.com – Pemerintah Kabupaten Bogor terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui kemudahan akses pembayaran pajak. Bupati Bogor, Rudy Susmanto menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak daerah.
Salah satu manfaat bagi masyarakat dari kebijakan tersebut adalah, layanan pembayaran pajak kini dapat dilakukan di setiap kantor kecamatan. Dengan memperluas titik layanan hingga ke setiap kantor kecamatan, diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan struktur organisasi dan tata kerja, khususnya pada UPT Pajak Daerah, agar layanan semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Melalui Perbup 37 Tahun 2025, pada UPT Pajak Daerah kini dibentuk Satuan Pelayanan yang ditempatkan di masing-masing kecamatan, dengan jumlah 34 Satuan Pelayanan yang disesuaikan berdasarkan potensi wilayah. Penataan ini dilakukan agar struktur pelayanan lebih efektif, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang sederhana dan tidak berbelit-belit.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Adi Mulyadi menjelaskan, salah satu langkah konkret yang kini mulai berjalan adalah pembukaan gerai atau tempat pembayaran pajak di kantor-kantor kecamatan. Meski masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan sarana dan prasarana, layanan ini sudah mulai dimanfaatkan masyarakat di sejumlah kecamatan.
“Ke depan, masyarakat bisa membayar pajak langsung di seluruh kantor kecamatan. Kami juga menyiapkan petugas dari Satuan Pelayanan di sana. Selain itu, program jemput bola pembayaran melalui layanan mobil keliling tetap kami jalankan untuk menjangkau wajib pajak di berbagai wilayah,” jelas Adi pada Rabu (11/2).
Adi melanjutkan, selain itu, dalam struktur baru ini setiap Satuan Pelayanan tetap berada di bawah koordinasi Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha (KTU), dengan wilayah kerja masing-masing. Contohnya, pada UPT Citeureup untuk wilayah Kecamatan Cibinong memiliki dua Satuan Pelayanan karena potensi wilayahnya besar. Sementara di Kecamatan Tajurhalang, Bojonggede, dan Citeureup masing-masing satu satuan pelayanan.
“Tugas Satuan Pelayanan pada prinsipnya sama dengan UPT, namun lebih spesifik pada penggalian potensi di wilayah kerja masing-masing Kecamatan,” ujar Adi.
Adi menerangkan, kegiatannya antara lain meliputi pendataan wajib pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, pelayanan pendaftaran wajib pajak, pembetulan data, penanganan keberatan pajak, hingga optimalisasi penagihan pajak daerah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Bogor dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudahan akses layanan diyakini akan mendorong partisipasi warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah dan keberlanjutan pembangunan.
