BabeBogor.com – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu berpesan agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi dan memperluas jangkauan layanan penyediaan air bersih. Hal ini ditegaskannya usai melantik Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, di Cibinong, Jumat (05/1).
Hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, beserta jajaran direksi dan manajemen Perumda Tirta Kahuripan.
“Alhamdulillah hari ini, saya melantik Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, yakni saudara Tedi Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional,” ucap Asmawa Tosepu.
Ia menitip pesan, kepada jajaran Perumda Air Minum Tirta Kahuripan agar senantiasa melakukan inovasi memanfaatkan teknologi informasi dan memperluas jangkauan layanan penyediaan air bersih di Kabupaten Bogor.
“Perluas kerja sama, tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan dunia bisnis,” sambungnya.
Asmawa menambahkan, karena dari data yang ada, di Kabupaten Bogor baru sekitar 800 ribu jiwa yang terlayani pelayanan air bersihnya. Artinya dibandingkan jumlah penduduk yang kurang lebih 5,6 juta jiwa ini masih sangat jauh.
“Saya berharap dengan dilantiknya Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kinerjanya akan semakin baik dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, keberlanjutan pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Mantan Pj Walikota Kendari ini menjelaskan, pelantikan ini tentunya memiliki makna yang sangat strategis. Karena dengan definitifnya Direktur Utama, maka pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan akan lebih efektif. Alhamdulillah dari capaian Perumda Air Minum Tirta Kahuripan selama ini sudah menunjukan kinerja yang sangat baik.
“Dibuktikan dengan mendapatkan beberapa apresiasi dan penghargaan selama tiga tahun berturut-turut. Baik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta lembaga lainnya,” pungkasnya.***
